Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan langkah tegas terkait kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook untuk pendidikan digital pada periode 2019–2022. Kali ini, beberapa direksi dari perusahaan teknologi informasi diperiksa sebagai saksi untuk memperkuat proses penyidikan.

Pemeriksaan untuk Memperkuat Bukti

Sumber dari Kejagung menyebutkan, pemeriksaan ini bertujuan mengumpulkan informasi yang lebih rinci mengenai proses pengadaan, aliran dana, hingga keputusan yang diambil selama proyek berlangsung. “Kami ingin memastikan seluruh fakta dan dokumen pendukung tersedia untuk membangun kasus secara transparan,” ujar salah satu jaksa yang menangani perkara.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini bermula dari dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pengadaan Chromebook yang menjadi bagian dari program digitalisasi sekolah. Beberapa pihak menilai terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Pemeriksaan direksi perusahaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menutup celah dugaan kecurangan.

Proses Hukum yang Berkelanjutan

Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan akan berlangsung secara terbuka dan profesional. Semua pihak yang diperiksa berstatus saksi, dan hasil pemeriksaan akan menjadi bagian penting dalam pemberkasan kasus sebelum menuju tahap penuntutan.

“Kami menghargai kerja sama semua pihak. Proses ini penting untuk memastikan bahwa program digitalisasi pendidikan berjalan dengan baik dan aman bagi negara,” tambah sumber tersebut.

Dampak Terhadap Pendidikan Digital

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh instansi dan penyedia teknologi bahwa transparansi dan kepatuhan regulasi menjadi aspek penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kejaksaan berharap, proses hukum yang berjalan tidak mengganggu program pendidikan digital, tetapi justru memperkuat kepercayaan publik terhadap proyek-proyek serupa di masa depan.